ROKAN HILIR,utamapost.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) didesak untuk segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas kejelasan dan transparansi alokasi anggaran kemitraan media massa. Langkah ini dinilai krusial demi menjaga keberlangsungan eksistensi media lokal yang menjadi mitra strategis pembangunan daerah.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh tokoh pers sekaligus pimpinan Forum Media Rokan Hilir, H. Dahrin, S.Sos. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk merespons surat permohonan hearing yang telah dilayangkan oleh insan pers setempat.
“Kami meminta pimpinan DPRD Rohil untuk segera menginstruksikan komisi terkait agar menjadwalkan RDP bersama Forum Media Rohil. Persoalan tata kelola anggaran publikasi ini memerlukan kejelasan dan solusi konkret,” ujar H. Dahrin pada Minggu (27/09/2026).
Menurut Dahrin, forum kemitraan anggaran selama ini dinilai kerap mengalami kendala teknis serta kurang akomodatif terhadap kebutuhan riil perusahaan pers lokal.
Melalui mekanisme RDP, semua pihak—baik legislatif, eksekutif, maupun organisasi media—dapat membedah regulasi dan porsi anggaran secara transparan dan berkeadilan.
Sebagai pilar keempat demokrasi, insan pers di “Negeri Seribu Kubah” berharap lembaga legislatif mampu menjembatani aspirasi ini. Langkah cepat dari pimpinan DPRD sangat dinantikan agar sinergi dan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan media massa dapat berjalan harmonis tanpa ada pihak yang dirugikan.(tim)
