Lebak – Surat permohonan audiensi yang diajukan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lebak sejak 14 Juli 2025 hingga kini belum juga mendapat jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten Lebak. Kondisi ini memunculkan kekecewaan dari jajaran GMBI yang menilai pemerintah daerah kurang terbuka terhadap peran lembaga sosial kontrol.
Ketua Distrik GMBI Lebak, Ade Surnaga atau yang akrab disapa King Naga, mengungkapkan pihaknya telah banyak berkontribusi dalam kegiatan sosial kontrol serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan membantu sejumlah perusahaan ilegal agar menempuh jalur perizinan sesuai aturan, tanpa mengharapkan imbalan apapun.
“Wajar kalau kami kecewa. GMBI bukan lembaga tanpa legalitas, kami resmi dan sah secara hukum. Pertanyaannya, apakah memang pemerintah daerah takut dengan materi yang akan kami bawa dalam audiensi, atau justru alergi terhadap sosial kontrol?” ujar King Naga dengan nada kesal.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya menjadi pelayan masyarakat yang siap mendengarkan aspirasi dari lembaga sosial kontrol manapun. “Jangan antipati terhadap kami. Pemda tidak berwenang menolak, karena melayani masyarakat adalah kewajiban,” tegasnya.
King Naga juga mendesak agar surat audiensi segera dibalas, sebagai bentuk sikap kooperatif dan pelayanan dari Pemkab Lebak. “Kami ingin materi yang kami sampaikan nanti dapat menjadi pertimbangan Kepala Daerah terkait sejumlah temuan dugaan penyimpangan di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait surat audiensi, Kabag Protokol Bupati menyampaikan bahwa arahan Bupati adalah agar audiensi diterima oleh Kesbangpol. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada balasan resmi dari Pemkab Lebak mengenai agenda audiensi yang diminta LSM GMBI Distrik Lebak.””Tri “”
