JEMBER, Warta Kota Com – Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyesuaikan dan menyelaraskan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 agar pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar pada Selasa, 1 September 2026, bertempat di Ruang Rapat TP3D Kabupaten Jember.
Rapat dipimpin oleh Rima Purnamasari, S.E., selaku Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
Sejumlah perangkat daerah dan unit kerja terkait turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dari Bagian Hukum, hadir Rieke Amalia, Perencana Ahli Pertama, sebagai perwakilan dalam koordinasi penyesuaian rencana aksi reformasi birokrasi.
Dalam rapat tersebut, pembahasan diarahkan pada upaya memastikan setiap rencana aksi reformasi birokrasi memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran serta indikator yang hendak dicapai.
Penyesuaian rencana aksi dinilai penting agar program yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dapat berjalan secara selaras dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember.
Selain itu, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menyamakan pemahaman dan langkah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sekaligus memperkuat sinergi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember juga mendorong agar pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan dokumen semata.
Lebih dari itu, reformasi birokrasi diharapkan mampu menghasilkan perubahan serta dampak nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Reformasi birokrasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penyesuaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 pun menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan agenda reformasi dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan adanya sinergi dan komitmen antarperangkat daerah, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Jember diharapkan semakin optimal dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
(Dang)
