Cirebon //utamapost.com — Sejumlah kantor kelurahan hingga instansi pemerintah di Kota Cirebon belakangan ramai didatangi warga yang mempertanyakan status desil mereka dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Warga mendatangi berbagai instansi, mulai dari kantor kelurahan, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
Mereka mempertanyakan kesesuaian status desil yang tercantum dalam data dengan kondisi sosial ekonomi yang mereka alami.
Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian dari DPRD Kota Cirebon. Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, meminta pemerintah daerah tidak memandang fenomena tersebut sebatas keluhan warga yang ingin mengubah status desil.
Menurut Rinna, banyaknya warga yang datang dan mempertanyakan status mereka justru perlu menjadi bahan evaluasi terhadap akurasi serta proses pemutakhiran data sosial ekonomi.
“Meningkatnya warga Kota Cirebon yang mendatangi kelurahan, Dinsos, Disdukcapil maupun BPS karena merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya harus dibaca sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah,” kata Rinna.
Ia menilai, persoalan data sosial ekonomi perlu ditangani secara cermat karena data tersebut berkaitan dengan penentuan sasaran berbagai program pemerintah.
Karena itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait dinilai perlu membuka ruang verifikasi dan klarifikasi bagi masyarakat yang merasa kondisi faktualnya tidak tercermin dalam data.
Langkah tersebut penting agar data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penentuan penerima program sosial maupun intervensi pemerintah lainnya.
Fenomena warga yang berbondong-bondong mempertanyakan status desil tersebut pada akhirnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran DTSEN berjalan secara akurat, transparan, serta responsif terhadap kondisi masyarakat.
