Cirebon //utamapost.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), meminta wilayah Cirebon dipersiapkan sebagai lokasi alternatif pusat pemerintahan dan komando darurat apabila gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang menyebabkan pusat pemerintahan di Bandung tidak dapat beroperasi.
Langkah strategis tersebut menjadi bagian dari skenario mitigasi bencana yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Upaya ini bertujuan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan serta penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi apabila terjadi bencana.
KDM menegaskan, mitigasi bencana tidak cukup hanya melalui rapat koordinasi maupun penyusunan dokumen perencanaan.
Diperlukan kesiapan nyata di lapangan dengan perhitungan yang matang, mulai dari mobilisasi personel, jalur evakuasi dan distribusi, ketersediaan kendaraan, logistik, hingga dukungan teknologi informasi.
“Jadi, dari sekarang skenarionya sudah kita hitung. Kalau terjadi Sesar Lembang, mobilisasi ke mana, jalurnya lewat mana, berapa truk yang dibutuhkan, logistiknya apa, dan teknologi informasi apa yang disiapkan,” ujar Dedi, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, perencanaan tersebut menjadi langkah penting untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya fungsi pemerintahan akibat gempa.
Dengan adanya lokasi alternatif, pelayanan publik dan koordinasi penanganan darurat diharapkan tetap berlangsung meskipun pusat pemerintahan di Bandung mengalami kendala operasional.
Penyiapan Cirebon sebagai salah satu lokasi alternatif juga menuntut perencanaan lintas sektor yang terintegrasi.
Infrastruktur pendukung, akses transportasi, sarana komunikasi, tempat koordinasi, serta ketersediaan kebutuhan dasar perlu diperhitungkan agar wilayah tersebut dapat menjalankan fungsi darurat apabila diperlukan.
Meski demikian, skenario tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap risiko bencana, bukan kepastian bahwa gempa akan terjadi pada waktu tertentu. Mitigasi diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah sekaligus mengurangi potensi dampak terhadap masyarakat.
Melalui langkah ini, Pemprov Jawa Barat diharapkan mampu membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, terukur, dan responsif.
Sebab, dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapan sebelum kejadian menjadi salah satu faktor penting untuk melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
