Diduga Gunakan Solar Subsidi dan Tak Berizin, PT Putra Mandiri Group Diminta Diusut Kejari Kuansing
Cerenti – Keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT Putra Mandiri Group di Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), menjadi sorotan tajam. Lembaga Aliansi Indonesia mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing segera mengusut tuntas aktivitas pabrik tersebut, yang diduga tidak memiliki izin lengkap serta menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal.
Hal ini diungkapkan oleh perwakilan Aliansi Indonesia, Rudi Walker Purba, saat meninjau langsung lokasi pabrik yang disebut-sebut milik seorang warga bernama Tedi. Menurut Rudi, di lokasi pabrik tidak ditemukan papan nama atau identitas perusahaan yang jelas, yang seharusnya menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik. Rabu 23 juli 2025
“Ketiadaan plang nama perusahaan tentu menimbulkan tanda tanya besar. Ini tidak lazim dan patut dicurigai,” ujar Rudi kepada awak media.
Dalam peninjauan itu, tim Aliansi Indonesia hanya menemukan sejumlah karyawan biasa yang mengaku belum mengetahui banyak soal perusahaan karena baru bekerja. Tim juga melihat sejumlah alat berat seperti ekskavator tengah beroperasi aktif di sekitar area pabrik.
Yang menjadi kejanggalan, menurut Rudi, adalah tidak ditemukannya tangki BBM industri sebagaimana layaknya pabrik besar. “Kami heran, alat berat sebanyak ini bekerja setiap hari, tapi tak ada tangki BBM industri. Lantas dari mana BBM-nya? Apakah tidak menggunakan solar? Jika benar menggunakan BBM bersubsidi, ini jelas merugikan negara dan masyarakat,” tegas Rudi.
Tim Aliansi Indonesia mengaku telah mencoba menghubungi pihak yang diduga sebagai pemilik pabrik, yakni Tedi, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan tersebut belum mendapatkan jawaban meskipun telah centang dua.
Rudi pun menegaskan agar Kejari Kuansing serta instansi terkait seperti Dinas Perizinan dan Dinas Perkebunan segera turun tangan. “Kami menduga pabrik ini menggunakan puluhan ton solar subsidi setiap bulannya untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini sangat merugikan masyarakat dan negara,” tutup Rudi. (Iin)
