*JAKARTA* — Sengketa tanah seluas 34.500 meter persegi di Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum menemukan penyelesaian. Kuasa hukum Bustanil meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turun tangan setelah beberapa kali mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
Permohonan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 9 November 2026. Dalam surat itu, Romli, S.H. dan Anhar, S.H. dari R.A. Law Firm meminta pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang mereka kaitkan dengan Vista Land Group, dalam sengketa yang melibatkan pengembang Perumahan Harmoni Primavera.
“Kami sudah beberapa kali menempuh mediasi, tetapi belum ada titik temu. Karena itu, kami datang ke ATR/BPN. Kami berharap persoalan ini diperiksa lebih jauh supaya ada kejelasan,” ujar Anhar saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II tertanggal 22 Oktober 2026, mediasi terakhir berlangsung pada 8 Oktober 2026. Pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Para pihak kemudian dipersilakan melanjutkan penyelesaian melalui musyawarah di luar kantor pertanahan atau menempuh jalur hukum.
Sengketa ini berkaitan dengan tanah seluas 34.500 meter persegi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 36 atas nama Ny. A. Rukmi Hadiwijana.
Selain meminta pemblokiran, kuasa hukum Bustanil juga mempersoalkan belum terbukanya informasi mengenai nomor HGB yang diduga berkaitan dengan bidang tanah tersebut. Mereka berharap kementerian dapat memeriksa riwayat dan dasar penerbitan sertifikat untuk memastikan ada atau tidaknya tumpang tindih hak atas tanah.
“Yang kami minta sebenarnya sederhana. Nomor HGB dan dasar penerbitannya perlu diperjelas. Kalau memang ada persoalan dengan tanah yang masih disengketakan ini, tentu harus diselesaikan dulu. Jangan sampai masalahnya bertambah,” kata Anhar.
Menurut Anhar, pemblokiran diperlukan sebagai langkah pencegahan selama status tanah yang disengketakan belum memperoleh kepastian hukum.
Kuasa hukum berharap Kementerian ATR/BPN menindaklanjuti surat beserta dokumen pendukung yang telah disiapkan agar persoalan yang berlangsung sejak 2022 itu dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum.
