LEBAK 09 November 2026 – Pembangunan jalan rabat beton di Desa Pondokpanjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan dan menuai pertanyaan terkait kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Berdasarkan papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi, proyek pembangunan jalan rabat beton tersebut mencantumkan volume pekerjaan 1 unit dengan ukuran panjang 60 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 0,12 meter. Adapun anggaran yang tercantum sebesar Rp31.000.000, dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender dan pelaksana kegiatan TPK Desa Pondokpanjang.
Namun, berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Desa Pondokpanjang melalui pesan WhatsApp, terdapat keterangan bahwa panjang pekerjaan yang semula direncanakan 60 meter berubah menjadi 70 meter berdasarkan hasil musyawarah.
Kepala Desa Pondokpanjang membenarkan adanya pembangunan tersebut. Ia juga mengakui telah memberikan teguran kepada para pekerja karena lebar pekerjaan tidak sesuai dengan rencana awal.
“Ya, benar. Saya sudah menegur para pekerja kalau lebarnya tidak sesuai rencana. Namun, berdasarkan hasil musyawarah, ditentukan lebar seperti yang ada sekarang dengan panjang menjadi lebih, bukan 60 meter lagi, tetapi 70 meter,” demikian penjelasan Kepala Desa dalam konfirmasi WhatsApp.
Kepala Desa juga membenarkan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual. Menurut keterangannya, pengadukan material tetap dilakukan pada tempat yang telah disediakan, yakni menggunakan wadah dari papan yang dilapisi seng atau disebut dolag.
Ia turut menyampaikan bahwa pengawasan kegiatan telah dilakukan, termasuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sementara ketika ditanya mengenai RAB sebagai dasar untuk memastikan kesesuaian spesifikasi dan anggaran, Kepala Desa mempersilakan agar permintaan dokumen tersebut diajukan terlebih dahulu kepada pihak Inspektorat.
Perubahan panjang pekerjaan dari 60 meter menjadi 70 meter sebagaimana disampaikan Kepala Desa perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab, perubahan volume maupun dimensi pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus memiliki dasar administrasi dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Musyawarah desa memang menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan pembangunan. Namun, hasil musyawarah tidak serta-merta menggantikan ketentuan teknis, spesifikasi pekerjaan, serta mekanisme perubahan dokumen perencanaan dan anggaran apabila memang diperlukan.
Karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap RAB, gambar teknis, volume pekerjaan, kualitas material, ketebalan beton, lebar jalan, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan hasil pekerjaan di lapangan.
Atas kondisi tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Lebak diminta melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan rabat beton Desa Pondokpanjang.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diharapkan menjalankan fungsi pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila proyek tersebut masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa anggaran sebesar Rp31 juta benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, pekerjaan memenuhi standar teknis, serta tidak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran.
Pembangunan infrastruktur desa bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik, melainkan harus mengutamakan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan uang negara.
Masyarakat berhak mengetahui apakah hasil pembangunan sudah sesuai dengan perencanaan dan apakah setiap rupiah anggaran publik telah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat hasil pemeriksaan teknis maupun dokumen RAB yang dapat memastikan ada atau tidaknya ketidaksesuaian dalam pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, klarifikasi dan pemeriksaan dari instansi berwenang sangat diperlukan agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan dugaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Tri /Red
