Cirebon //utamapost.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menyiapkan inovasi baru untuk membenahi tata kelola penjualan material bongkaran yang berasal dari kegiatan rehabilitasi maupun pembangunan satuan pendidikan.
Inovasi tersebut diberi nama SiCebong (Sistem Informasi Cara Lelang Bongkaran), sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
SiCebong dirancang untuk mengatur proses lelang internal material bongkaran agar berlangsung lebih objektif, transparan, tertib, dan terbuka.
Penerapan sistem ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon.
Kepala Bidang SMP sekaligus Plh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, M Rukhyat Zain, mengatakan gagasan tersebut lahir dari hasil evaluasi terhadap mekanisme penjualan material bongkaran yang selama ini dinilai masih memiliki potensi menimbulkan persoalan.
Menurut Rukhyat, material bongkaran dari sekolah yang memperoleh program rehabilitasi umumnya memiliki peminat. Ketika jumlah material maupun lokasi yang tersedia terbatas, sementara calon peminat cukup banyak, kondisi tersebut berpotensi memicu perselisihan.
“Kenapa kita menggunakan aplikasi SiCebong? Salah satunya supaya kita bisa mewujudkan good government, yaitu pemerintahan yang bersih, terbuka, dan memiliki keterbukaan informasi,” ujar Rukhyat.
Melalui SiCebong, proses lelang diharapkan dapat dilakukan dengan mekanisme yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi mengenai material yang dilelang menjadi bagian dari sistem sehingga prosesnya tidak lagi bergantung pada mekanisme yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Inovasi tersebut sekaligus menjadi langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, serta berorientasi pada optimalisasi aset daerah.
Dengan penerapan SiCebong, material bongkaran yang sebelumnya hanya dipandang sebagai sisa hasil pekerjaan konstruksi diharapkan dapat dikelola secara lebih tertib dan memberikan nilai manfaat bagi daerah.
