Utamapost.com, Deli Serdang
Solidaritas Independent Mahasiswa Anti Korupsi (SIMAK) Sumatera Utara menggelar aksi damai di Kantor Bupati Deli Serdang dan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Deli Serdang pada hari Selasa, 9 September 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan wewenang yang mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Deli Serdang.
Dalam orasinya, Ketua Koordinator Aksi, Rusydi Mulya, menyampaikan sejumlah temuan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial SHS, yang menjabat sebagai Kasubbag Umum di Dinas Pendidikan Deli Serdang. SHS diduga menguasai berbagai proyek pengadaan barang dan jasa melalui jaringan tertentu, melakukan pungutan liar (pungli) dan praktik jual beli jabatan, membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif, serta memiliki harta kekayaan yang tidak proporsional.
“Kami hadir untuk menyampaikan sikap dengan sesungguhnya, agar Bupati Deli Serdang segera mencopot SHS dari jabatannya dan mengusut tuntas praktik penyalahgunaan wewenang yang mencoreng dunia pendidikan,” tegas Rusydi.
SIMAK Sumut juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan, penyitaan aset, serta menetapkan tersangka terkait temuan-temuan yang telah dirinci dalam poin-poin tuntutan mereka.
Aspirasi Mahasiswa Diterima, Namun Bupati Tidak Hadir
Setelah berorasi selama kurang lebih 30 menit, aspirasi mahasiswa diterima oleh Amir, seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi di Dinas Pendidikan Deli Serdang, karena Bupati Asri Ludin Tambunan sedang tidak berada di kantor. Amir menjamin bahwa aspirasi dan tuntutan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan.
Aksi kemudian dilanjutkan di Kantor Dinas Pendidikan Deli Serdang. Namun, para mahasiswa merasa tidak dihargai karena tidak ada satu pun pejabat yang bersedia menerima aspirasi mereka. Beberapa pegawai beralasan bahwa pejabat-pejabat yang berkompeten sedang tidak berada di kantor.
Mahasiswa sempat melakukan pemeriksaan ke ruang-ruang pejabat dan menemukan beberapa ruangan terkunci, termasuk ruang yang diduga sebagai kantor Kepala Dinas yang tidak memiliki papan nama pejabat.
“Kerusakan moral di Dinas Pendidikan Deli Serdang tampak seperti tontonan yang tidak layak dijadikan teladan bagi lembaga pendidikan bangsa,” ujar salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Setelah beberapa saat, Irwansyah Putra, yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Deli Serdang, tiba-tiba muncul dan menerima aspirasi mahasiswa. Ia berdalih bahwa permasalahan tersebut telah diklarifikasi sebelumnya di media massa, namun tetap berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dan pernyataan sikap mahasiswa.
Aksi damai ini menjadi sorotan penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta membentuk birokrasi yang bersih dari praktik KKN di Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat berharap agar aspirasi mahasiswa ini dapat menjadi momentum untuk perbaikan sistem pendidikan dan pemberantasan korupsi di daerah tersebut.
