Jakarta – utamapost.com, Gelombang aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak Senin (25/8/2025). Ribuan massa dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pelajar, pedagang, aktivis, hingga ojek online, berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta. Aparat kepolisian sejak pagi telah bersiaga dengan barikade beton, pagar berlapis, dan menutup akses Jalan Gatot Subroto.
Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah tak satu pun perwakilan DPR menemui massa. Kericuhan meluas ke sejumlah titik di Jakarta, melumpuhkan transportasi, merusak fasilitas umum, bahkan menelan korban jiwa.
Ketegangan memuncak ketika massa yang terdesak aparat mulai melempar batu dan botol ke arah barikade polisi. Aparat merespons dengan gas air mata dan water cannon. Bentrokan pun pecah di sekitar kawasan DPR hingga Slipi.
Aksi kembali berlanjut pada Kamis (28/8/2025). Kali ini, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja turut turun ke jalan dengan dipimpin langsung Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal. Mereka menyuarakan delapan tuntutan, antara lain:
- Menolak upah murah dan sistem outsourcing
- Kenaikan upah minimum 2026 sebesar 10,5%
- Kenaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP)
- Penghapusan pajak THR dan pesangon
- Pembatasan karyawan kontrak
- Penghentian PHK massal
- Pembatasan tenaga kerja asing
- Pencabutan UU Omnibus Law Ketenagakerjaan
Aksi yang awalnya damai kembali berujung bentrok. Menjelang malam, aparat mendesak massa membubarkan diri. Di Jalan Penjernihan I, sebuah kendaraan taktis polisi melaju kencang dan menabrak dua pengemudi ojek online. Salah satunya, Affan Kurniawan, meninggal dunia akibat terlindas. Tragedi ini memicu kemarahan publik.
Ketua Pemuda LIRA Riau, Daniel Saragi, SH, menyesalkan tindakan represif aparat. Ia menyebut kejadian tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) serta bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Seharusnya aparat mengawal dan melindungi massa aksi, bukan justru bertindak represif hingga menewaskan seorang pekerja ojol. Ini tragedi yang mencederai demokrasi,” tegas Daniel.
Daniel mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengusut kasus ini, sekaligus mengevaluasi institusi kepolisian. Ia menilai tragedi ini bukan pertama kali aparat bertindak keras terhadap demonstran, sehingga diperlukan perombakan serius di tubuh Polri. Desakan publik agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot juga semakin kuat.
Selain itu, Daniel menyoroti sikap DPR yang dinilai kian jauh dari rakyat. Ia mengecam anggota dewan yang melontarkan pernyataan melukai hati masyarakat, serta menilai perilaku para wakil rakyat yang bergembira saat tunjangan dinaikkan sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan rakyat.
“Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang makin sulit, para pejabat justru sibuk berpesta dan menari kegirangan. Wajar bila rakyat semakin muak dan marah,” ujarnya.
Daniel menegaskan bahwa wakil rakyat wajib mendengar kritik masyarakat, karena jabatan yang mereka emban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
#CopotKapolri
#SaveKeadilan
#NegaraDaruratKeadilan
