Pemalang //utamapost.com – Krisis air bersih mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pemalang seiring meningkatnya dampak musim kemarau tahun 2026.
Hingga pertengahan Juli 2026, sedikitnya 30 desa yang tersebar di tujuh kecamatan dilaporkan mengalami kekeringan, dengan jumlah warga terdampak mencapai sekitar 93.250 jiwa.
Tujuh kecamatan yang terdampak meliputi Pulosari, Watukumpul, Randudongkal, Warungpring, Belik, Bantarbolang, dan Bodeh.
Kondisi tersebut mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang untuk mengintensifkan penanganan melalui pendistribusian air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pemalang, Agus Ikmaludin, mengatakan penyaluran bantuan air bersih merupakan langkah cepat pemerintah daerah dalam mengurangi dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sejak Juli hingga Oktober 2026.
“Berdasarkan hasil asesmen dan validasi di lapangan, kekeringan mulai terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Belik dan Pulosari.
Hasil kaji cepat tersebut menjadi dasar penetapan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan melalui Keputusan Bupati Pemalang,” ujar Agus.
Penetapan status darurat tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya, mempercepat distribusi bantuan air bersih, serta memperkuat koordinasi lintas instansi dalam penanganan bencana kekeringan.
BPBD bersama pemerintah kecamatan, desa, serta berbagai pihak terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi di lapangan.
Distribusi air bersih diprioritaskan bagi wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air secara signifikan dan kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Pemalang juga mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijaksana serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meluasnya dampak kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan.
Dengan sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat, diharapkan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terus terpenuhi sehingga dampak sosial maupun kesehatan akibat krisis air bersih dapat diminimalkan.
