Cirebon //utamapost.com – Sebanyak 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon resmi memasuki masa purnatugas.
Momentum ini menjadi bagian dari proses regenerasi birokrasi yang telah diantisipasi pemerintah agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa mengalami hambatan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno AP, menjelaskan bahwa dari total ASN yang memasuki masa pensiun, sebagian besar berasal dari jabatan fungsional tertentu.
Menurutnya, Pemerintah Kota Cirebon telah menyiapkan langkah antisipatif guna menghindari kekosongan jabatan strategis.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) pada posisi-posisi yang ditinggalkan sehingga kesinambungan pelayanan publik tetap terjaga.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Karena itu, kami bergerak cepat dengan menetapkan Plt pada jabatan yang kosong agar seluruh fungsi pemerintahan tetap berjalan secara efektif,” ujar Budi.
Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah, itu menambahkan bahwa proses pengisian jabatan secara definitif juga telah mulai dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah kini menerapkan sistem Manajemen Talenta (Talent Management) sebagai strategi pembinaan karier ASN yang lebih terukur, transparan, dan berbasis kompetensi.
Melalui sistem tersebut, proses penjaringan calon pejabat tidak lagi dilakukan secara insidental, melainkan berlangsung sepanjang tahun. Dengan demikian, pemerintah memiliki bank talenta yang siap mengisi berbagai kebutuhan organisasi kapan pun diperlukan.
“Dengan manajemen talenta, sebenarnya sepanjang waktu kita terus berproses untuk mendapatkan calon-calon yang berkualitas,” ungkapnya.
Penerapan Manajemen Talenta diharapkan mampu melahirkan ASN yang profesional, berintegritas, serta memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, adaptif, dan berkualitas bagi masyarakat.
