Cirebon //utamapost.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Relawan Pejuang Demokrasi (REPDEM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon, Jumat.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Cirebon terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah.
Dalam orasinya, massa menyampaikan penolakan terhadap Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 169 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Koordinator aksi, Doni, menilai sejumlah kebijakan pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat.
Menurutnya, pelibatan aparat penegak hukum dalam proses optimalisasi penerimaan pajak berpotensi memunculkan persepsi intimidatif, khususnya bagi wajib pajak dari kalangan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
“Kami meminta Wali Kota Cirebon mencabut Keputusan Wali Kota Nomor 169 Tahun 2026. Penegakan kepatuhan pajak seharusnya mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, bukan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat,” ujar Doni dalam orasinya.
Selain menyampaikan tuntutan pencabutan keputusan tersebut, massa juga mengajak Pemerintah Kota Cirebon untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat sebelum menetapkan kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap publik.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan secara tertib.
Massa secara bergantian menyampaikan orasi, membentangkan spanduk berisi tuntutan, serta menyerukan agar pemerintah lebih mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan daerah.
Hingga aksi berakhir, para peserta berharap Pemerintah Kota Cirebon dapat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui dialog terbuka serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembentukan Satgas.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah demi menjaga kepercayaan publik dan menciptakan iklim pemerintahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
