Lebak – Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cikotok mengaku tidak mengetahui secara rinci pengelolaan anggaran BUMDes. Menurut keterangannya, anggaran BUMDes pada saat itu berjumlah Rp30.000.000, namun realisasi belanja hanya sekitar Rp22.000.000. Ironisnya, proses pembelanjaan tersebut disebut dilakukan langsung oleh Kepala Desa, bukan oleh pengurus BUMDes sebagaimana mestinya.
Kondisi ini membuat warga masyarakat Desa Cikotok sangat menyayangkan, karena anggaran BUMDes yang seharusnya dikelola secara transparan dan mandiri justru diduga dikuasai oleh Kepala Desa. Padahal, BUMDes dibentuk sebagai motor penggerak perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Atas dugaan tersebut, masyarakat berharap aparat terkait, seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dapat segera melakukan pemeriksaan dan tindakan tegas terhadap pengelolaan anggaran BUMDes Desa Cikotok Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten 07/12/2025.
Mantan Ketua BUMDes Desa Cikotok mengonfirmasi bahwa anggaran BUMDes pada waktu itu sebesar Rp 30.000.000,-. Namun, anggaran yang dibelanjakan hanya sekitar Rp 22.000.000,-, dan seluruh proses pembelanjaan tersebut langsung dilakukan oleh Kepala Desa Cikotok.
Ia menegaskan bahwa tidak pernah memegang maupun mengelola anggaran tersebut, dan hanya mengetahui besaran anggaran secara administratif. Menurut pengakuannya, segala bentuk belanja tidak pernah dilakukan olehnya sebagai Ketua BUMDes.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) BUMDes hanya diterimanya melalui file PDF yang dikirim oleh Sekretaris Desa (Sekdes/Carik), bukan dalam bentuk fisik maupun melalui mekanisme resmi penyerahan.
Mantan Ketua BUMDes tersebut menyatakan telah mengundurkan diri pada 14 Desember 2023. Dengan demikian, setelah tanggal tersebut—yang kini telah berjalan sekitar dua tahun—ia mengaku tidak lagi mengetahui dan tidak terlibat dalam pengelolaan BUMDes Desa Cikotok.
Selain itu, Camat Cibeber juga disoroti, karena diduga lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dana desa, khususnya untuk permodalan BUMDes. Padahal, program tersebut merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mendorong perkembangan dan kemandirian desa.
Warga berharap adanya transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan anggaran desa yang sesuai aturan, agar tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat benar-benar terwujud.
Wartawan telah beberapa kali melakukan upaya konfirmasi kepada Camat Cibeber melalui pesan WhatsApp terkait persoalan yang diberitakan. Namun hingga berita ini diturunkan, Camat Cibeber tidak memberikan tanggapan ataupun klarifikasi. Sikap tersebut menimbulkan dugaan bahwa Camat Cibeber terkesan bungkam dan enggan memberikan penjelasan kepada publik.
Tri/Rudi”.
