Lebak – Minggu 20 Desember 2025
Hujan turun tanpa kompromi. Namun yang lebih menyakitkan dari hujan adalah kenyataan bahwa rakyat kembali dipaksa menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
Kami, Kelompok Masyarakat Swadaya (KSM) SIMASUKMA—gabungan warga Desa Ciparasi, Desa Majasari, dan Desa Sukamaju yang dipelopori Paguyuban Driver Sobang (PDS)—hari ini melakukan pengecoran Jalan Lintas Ciparasi–Majasari secara swadaya.
Perlu ditegaskan dengan jelas dan tanpa basa-basi: jalan yang kami bangun adalah jalan Kabupaten Lebak. Fakta ini tidak bisa dipelintir. Namun yang lebih ironis, jalan kabupaten tersebut justru dibangun dengan uang dan tenaga masyarakat, bukan oleh APBD, bukan oleh program resmi pemerintah daerah.
Ribuan warga turun ke lapangan bukan karena ajakan seremonial, tetapi karena kondisi jalan yang sudah lama rusak, membahayakan keselamatan, melumpuhkan aktivitas ekonomi, dan menghambat akses pendidikan serta layanan kesehatan. Ketika pemerintah lamban, rakyat tidak punya kemewahan untuk menunggu.
Ironi ini semakin terasa karena mayoritas warga yang hari ini memikul semen dan kerikil adalah pemilih sah pada Pilkada 2024. Amanah telah diberikan, legitimasi telah diserahkan, namun balasan yang diterima hingga kini masih berupa janji dan keterbatasan anggaran.
Kami ingin menegaskan, gotong royong yang kami lakukan bukan simbol keberhasilan pemerintah, melainkan indikator kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban dasarnya. Jangan biarkan kerja rakyat dipelintir sebagai prestasi daerah, sementara akar masalahnya diabaikan.
Slogan “Lebak Ruhay” terdengar hampa ketika dihadapkan pada realitas jalan licin, berlubang, dan rawan kecelakaan. Sebuah slogan kehilangan makna ketika rakyat harus membuktikannya dengan keringat dan iuran pribadi.
Dengan kemampuan swadaya yang sangat terbatas, kami hanya mampu menambal sebagian kecil kerusakan. Jalan Lintas Ciparasi–Majasari sepanjang ±3,5 kilometer tidak akan pernah layak dan permanen jika terus dibebankan kepada rakyat.
Jika ini terus dibiarkan, maka gotong royong telah disalahgunakan sebagai tameng atas pembiaran.
Oleh karena itu, kami mendesak secara terbuka Pemerintah Kabupaten Lebak agar pada Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan anggaran betonisasi total Jalan Lintas Desa Ciparasi–Desa Majasari sepanjang ±3,5 kilometer, bukan lagi perbaikan simbolik atau tambal sulam sementara.
Kami tidak meminta belas kasihan. Kami menuntut hak warga negara. Infrastruktur jalan yang layak bukan hadiah politik, melainkan kewajiban konstitusional pemerintah daerah.
Jika hari ini jalan kabupaten dibangun oleh rakyat, maka publik berhak bertanya: untuk apa APBD dan kepada siapa keberpihakan anggaran itu diberikan?
Kami ingin suatu hari nanti mengucapkan “Lebak Ruhay” bukan sebagai ironi, tetapi sebagai kebenaran yang bisa dirasakan semua warga, termasuk mereka yang tinggal di pelosok.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral warga Kabupaten Lebak.
Tri
