Kuantan Singingi~Puluhan excavator Galian C yang beraktivitas mengambil batu cadas dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP), kini juga telah sejalan dengan pertambangan emas ilegal dalam kawasan HGU PT RAPP di desa Petai, kecamatan Singingi Hilir, kabupaten Kuansing-Riau. Aktivitas diduga melanggar hukum itu, terpantau pada hari Kamis, 25 Desember 2025 siang WIB.
Sungguh benar memang! tak ada lagi pepohonan hijau terlihat dari kaki bukit sampai ke puncak bukit. Namun yang terlihat hanyalah bebatuan besar dan tanah. Puluhan pekerja galian C dan penambang emas terus beraktivitas di lereng-lereng bukit. Luas kawasan galian C dan tambang emas ilegal itu mencapai belasan hektar.
Informasi dari narasumber di lapangan, para penambang secara terus-menerus menggali dan mengangkut batu-batu turun dari bukit-bukit. Ada juga terlihat batu yang dibiarkan meluncur seperti galodo dari ketinggian sampai ke kaki bukit. Begitu pula puluhan truk hilir mudik mengangkut batu cadas keluar dari kawasan tersebut, serta box-box Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berbaris seperti tak beraturan.
Parahnya lagi, aktivitas penambang tak hanya di lubang-lubang pertengahan dan bukit, tapi juga di bawah bukit-bukit yang sangat mengkhawatirkan apa bila terjadi longsor secara tiba-tiba.
Pengelola pertambangan diduga mendapatkan hasil sangat memuaskan.
Memang, saat Awak Media mengulik pengelola penambang yang pernah ditanya melalui orang orang sekelilingnya. Jika 10 orang yang bertanya, maka ke 8 orang ia mengaku baru mulai kerja dan belum mendapat emas dan hanya batu cadas. Tapi melihat dari kondisi bukit bukit yang sudah rusak, sulit untuk dipercaya.
Pemerintah daerah diminta untuk tidak membiarkan terjadinya perusakan secara terus menerus di Kawasan HGU RAPP yang diduga salah guna.
‘’Kalau terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan bakal ada korban akan berjatuhan. Sayangnya, korban-korban di pertambangan kurang terekspos di media,’’ ujar seorang sopir truk yang namanya tak mau disebutkan.
Seharusnya, pajak dan retribusi Galian C menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Kuansing, begitu juga PETI. Galian C yang berizin sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia, juga sangat penting untuk industri konstruksi, pembangunan jalan, dan berbagai proyek infrastruktur di kabupaten Kuansing.
Namun , sungguh sangat jelas aktivitas galian C dan PETI di kawasan HGU PT RAPP berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, sehingga memerlukan pengelolaan dan pengawasan ketat dari pemerintah kabupaten Kuansing.
Lalu, pertanyaan-pertanyaan masyarakat pun mulai bermunculan, seperti ! siapa tokoh aktor yang bersekongkol di balik kegiatan itu? Benarkah ada oknum pemerintah ? Oknum APH ? Oknum Petinggi PT RAPP?
Maka, hari ini dan kedepannya Awak Media ini akan ‘Mengulik Intrik siapa saja terlibat dalam kejahatan Terhadap Lingkungan yang membuat Kerusakan parah di sekitar lokasi Tambang.
Hingga kini aktivitas penambangan ilegal tersebut masih terus berjalan tanpa adanya tindakan tegas Oleh aparat Penegak hukum.
” UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar, Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa:
“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), atau izin lainnya yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.”
Selain itu, aktivitas PETI yang merusak lingkungan juga dapat dijerat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar.
~TIM INVESTIGASI
