Pemerintah Desa Pondok Panjang Diduga Tutup Mata terhadap Warga Butuh Bantuan RTLH.
Lebak – Pemerintah Desa Pondok Panjang diduga tutup mata terhadap warganya yang membutuhkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Salah satunya dialami oleh Tatang, warga kp erang Desa Pondok Panjang kecamatan cihara kabupaten Lebak provinsi Banten,yang rumahnya sudah lama dalam kondisi memprihatinkan dan nyaris roboh,Rumah Milik “Tatang” yang hampir roboh warga kampung Erang Desa pondok panjang kecamatan cihara kabupaten Lebak provinsi Banten 04/01/2025.
Menurut keterangan warga sekitar, kondisi rumah milik Tatang sudah sangat tidak layak huni dan membahayakan keselamatan penghuni. Namun hingga kini, belum ada realisasi bantuan maupun tindak lanjut yang jelas dari pihak pemerintah desa.
Ironisnya, aduan dan keluhan warga terkait kondisi tersebut dinilai tidak mendapat respons serius. Kepala desa beserta perangkat desa, termasuk RT dan RW setempat, disebut terkesan lamban (slow respon) dan seolah tidak peduli terhadap kondisi warganya yang membutuhkan bantuan mendesak.
Kepala Desa Pondok Panjang menyampaikan “via chatting WhatsApp”bahwa setiap kali pemerintah desa meminta data pengajuan bantuan, nama Tatang tidak pernah tercantum dalam daftar usulan desa. Oleh karena itu, pihak desa mempersilakan kepada semua pihak, termasuk masyarakat dan rekan-rekan media, untuk membantu proses pengajuan agar dapat masuk dalam data resmi desa.
Kepala Desa Pondok Panjang juga menegaskan akan melakukan konfirmasi langsung kepada RT dan RW setempat terkait keberadaan dan kondisi Tatang, guna memastikan kebenaran data serta kelayakan yang bersangkutan untuk menerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.ungkapnya via WhatsApp.
Warga berharap pemerintah desa dapat lebih peka dan menjalankan fungsinya secara maksimal, khususnya dalam mendata serta mengusulkan warga yang benar-benar layak menerima bantuan RTLH. Pasalnya, program bantuan perumahan tersebut sejatinya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu dengan kondisi rumah yang membahayakan keselamatan.
Masyarakat juga meminta adanya transparansi dan kejelasan dari pemerintah desa terkait mekanisme pendataan dan pengusulan bantuan, agar tidak ada lagi warga yang terabaikan dan luput dari perhatian pemerintah.ungkanya warga.
“Tri/Rudi’
