BAGANSIAPIAPI,utamapost.com | Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memasang target besar untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pada tahap pertama tahun 2026, Rohil menargetkan 1.000 hektar lahan sawit rakyat untuk diremajakan (replanting).
Target ini merupakan bagian dari upaya daerah mendukung produktivitas perkebunan sawit nasional. Sosialisasi program ini dilakukan langsung oleh Kepala DKPP Rohil, Cicik Mawardi Athar, di Taman Edukasi Pertanian, Batu 6, Bagansiapiapi, Rabu (29/4/2026).
Dalam arahannya, Cicik Mawardi menegaskan bahwa keberhasilan program PSR sangat bergantung pada kolaborasi lintas instansi. Ia memastikan DKPP akan mendampingi petani secara intensif mulai dari proses administrasi hingga eksekusi di lapangan.
“Kami dari dinas siap mendampingi prosesnya agar petani tidak ‘salah arah’. Dukungan BPN terkait aspek legalitas dan BRI untuk dukungan permodalan sangat krusial agar petani merasa aman,” ujar Cicik.
Kabid Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti, memberikan apresiasi atas gerak cepat Pemkab Rohil. Dari total target Provinsi Riau sebesar 6.650 hektar, Rohil diminta menuntaskan 1.000 hektar dalam enam bulan pertama tahun ini.
“Saat ini, realisasi di lapangan sudah mencapai 300 hingga 500 hektar yang sedang dalam proses Rekomendasi Teknis (Rekomtek) di pusat,” jelas Vera.
Vera juga merinci bahwa setiap hektar lahan mendapatkan dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 60 juta. Menariknya, kebijakan terbaru memungkinkan dana ini juga digunakan untuk komoditas lain seperti kakao dan kelapa.
Menjawab kekhawatiran petani soal legalitas, Vera menegaskan bahwa status tanah tidak mutlak harus Sertifikat Hak Milik (SHM). Surat tanah seperti SKT atau SKGR tetap bisa diproses asalkan lahan berada di luar kawasan hutan.
Untuk menjaga transparansi, proses pencairan dana dilakukan dengan pengawasan ketat:
1. Dana ditransfer langsung ke rekening petani.
2. Pengerjaan wajib melalui kelompok tani.
3. Verifikasi lapangan dilakukan oleh pihak ketiga (Sucofindo) sebelum dana cair untuk bibit atau tumbang chipping.
Senada dengan pemerintah, Pimpinan Cabang BRI Bagansiapiapi, Rizky Kurniawan, menyatakan kesiapannya mendukung permodalan bagi petani yang membutuhkan dana tambahan di luar hibah BPDPKS.
“Kami siap bersinergi, baik secara kelompok maupun individu, demi memajukan kesejahteraan petani sawit di Rokan Hilir,” pungkas Rizky.(ibr)
