JAKARTA,utamapost.com | komisi XIII DPRRI, menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Namun,apa bila dugaan korupsi dalam penerbitan visa dan izin tinggal orang asing terbukti benar,maka ini bukan sekadar tindak pidana korupsi biasa.Ini adalah persoalan kedaulatan negara.
Imigrasi merupakan gerbang kedaulatan Indonesia.Melalui sistem keimigrasian, negara menentukan siapa yang boleh masuk, tinggal, bekerja,dan beraktifitas diwilayah NKRI.oleh karna itu, Penyalahgunaan kewenangan disektor ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi melemahkan pengawasan orang asing, membuka rumah kejahatan transnasional,dan menggangu keamanan nasional.
Kasus ini harus menjadi momentum repormasi total tata kelola keimigrasian nasional.Jika praktik tersebut berlangsung secara sistematis,maka persoalannya bukan hanya individu, melainkan juga kelemahan sistem pengawasan dan tata kelola.
Saya merekomendasikan:
Dr.Rieke Diah Pitaloka
Anggota Komisi XIII DPR RI 4JUNI 2026
Penegak hukum yang tegas, transparans dan Tampa pandang bulu.
Audit secara nasional terhadap seluruh proses penerbitan visa,KITAS, dan KITAP.
Pembangunan sistem pengawasan keimigrasian berbasis resiko, kecerdasan buatan,dan real-time digital audit trail.
Integrasi data keimigrasian Dengan kependudukan, ketenagakerjaan, investasi, perpajakan, pemerintah daerah,satu data Indonesia,dan sistem pemerintahan digital.
Pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola keimigrasian Nasional sebagai dasar repormasi menyeluruh pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
Korupsi disektor keimigrasi tidak boleh dipandang sebagai kejahatan administrasi biasa.Ini menyangkut integritas negara dalam menjaga wilayah, keamanan,dan kedaulatan banngsa dan negara.
Membersihkan Imigrasi bukan hanya soal memberantas korupsi.membersihkan Imigrasi adalah menjaga kedaulatan Indonesia (NKRI).
Dr.Rieke Diah Pitaloka
Anggota Komisi XIII DPR RI.
Narasumber:Dari Akun tiktok resmi Dr, Rieke diah pitaloka. (Red)
