Jakarta, 15 Februari 2026 — Dugaan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) milik PT Bukit Asam Tbk menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi serta realisasi program CSR perusahaan tersebut di beberapa wilayah operasionalnya.
Menanggapi hal tersebut, Hidayat selaku perwakilan Forum Aktivis Nusantara Jaya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan langkah hukum dan penyelidikan atas dugaan tersebut.
“Kami meminta KPK segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh. Dana CSR adalah hak masyarakat, bukan untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Hidayat dalam keterangannya.
Menurutnya, dana CSR seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal. Jika terdapat indikasi penyimpangan, maka hal itu dinilai mencederai kepercayaan publik dan merugikan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.
Forum Aktivis Nusantara Jaya juga mendorong adanya audit independen serta keterbukaan informasi kepada publik guna memastikan pengelolaan dana CSR berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Hingga rilis ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak perusahaan terkait dugaan tersebut.
Masyarakat berharap adanya klarifikasi terbuka serta langkah konkret dari aparat penegak hukum demi menjaga integritas tata kelola dana sosial perusahaan.
Forum Aktivis Nusantara Jaya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga terdapat kejelasan hukum dan kepastian atas penggunaan dana CSR tersebut.
