Lebak – Kondisi lingkungan SDN 5 Pasir Bungur menjadi sorotan. Pasalnya, sekolah yang dibiayai pemerintah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut terlihat kurang terawat dan terkesan kumuh.SDN 5 pasir bungur desa pasir bungur kecamatan Cilograng kabupaten Lebak provinsi Banten.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah bagian sekolah tampak kurang mendapat perhatian dalam hal kebersihan dan pemeliharaan sarana prasarana. Padahal, dana BOS salah satunya diperuntukkan bagi pemeliharaan fasilitas sekolah, termasuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan belajar siswa.
Komitmen pihak sekolah dalam mengelola anggaran yang bersumber dari pemerintah tersebut. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat merupakan faktor penting dalam menunjang proses belajar mengajar serta menjaga kesehatan peserta didik.
Sampai rilis ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi tersebut. Publik berharap adanya transparansi dalam penggunaan dana BOS, serta langkah konkret dari kepala sekolah untuk segera melakukan pembenahan.
Kebersihan dan kelayakan fasilitas pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban pihak sekolah sebagai pengelola anggaran dan penanggung jawab kegiatan pendidikan.
Publik mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak bersama Pemerintah Kabupaten Lebak untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di seluruh satuan pendidikan.
Permintaan ini muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan, agar dana BOS benar-benar tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Audit SDN 5 pasir bungur dinilai penting guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran, baik untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran honor guru, pengadaan buku, maupun kebutuhan operasional sekolah lainnya.
Selain itu, langkah audit juga diharapkan mampu.
Menjamin hak siswa terpenuhi tanpa adanya kekurangan anggaran.
Mendorong keterbukaan informasi publik di lingkungan sekolah.
Mencegah potensi penyalahgunaan dana pendidikan.
Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan daerah.
Berharap hasil audit nantinya dapat diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat, khususnya para orang tua siswa.
Pendidikan merupakan sektor vital yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok.
(Tri”
