Lebak – Sabtu, (31/01/2006)
Aktivis sosial vokal King Naga kembali mengeluarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak. Kali ini, sorotan diarahkan pada posisi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadis Perkim) yang menjabat sebagai Ketua Pembina di salah satu yayasan mitra MBG, di tengah dugaan pendistribusian program yang tidak sesuai ketentuan.
Menurut King Naga, keterlibatan pejabat aktif daerah dalam struktur yayasan pelaksana program nasional menimbulkan pertanyaan serius terkait etika, potensi konflik kepentingan, dan independensi pengawasan. Ia menegaskan program strategis seperti MBG harus dikelola secara profesional dan transparan, tanpa campur tangan jabatan struktural pemerintahan.
“Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal kepercayaan publik. Ketika seorang Kadis aktif menjadi Ketua Pembina yayasan MBG, sementara di lapangan pendistribusian diduga tidak sesuai, wajar jika masyarakat bertanya: siapa yang mengawasi siapa?” ujarnya kepada awak media.
Berdasarkan informasi dan laporan yang diterimanya, terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pendistribusian MBG, mulai dari sasaran penerima, mekanisme penyaluran, hingga kualitas layanan. Kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan program MBG yang meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak serta kelompok rentan.
King Naga mendesak pemerintah daerah, inspektorat, dan instansi terkait segera melakukan klarifikasi terbuka dan audit menyeluruh terhadap yayasan tersebut. Ia juga meminta pejabat yang merangkap jabatan bersikap ksatria dan menjelaskan secara terbuka kepada publik. “Jangan sampai program mulia ini tercoreng hanya karena tata kelola yang tidak sehat. MBG harus bersih, transparan, dan benar-benar sampai kepada yang berhak,” pungkasnya.
Tri
