Lebak –Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lebak kembali menunjukkan sikap oposisi yang tegas terhadap pemerintah daerah. Dipimpin aktivis muda akar rumput, King Naga, organisasi ini terus menggulirkan kritik atas berbagai kebijakan yang dinilai menyimpang dan merugikan masyarakat Lebak.
King Naga selama ini dikenal garda terdepan dalam mengungkap kesewenang-wenangan kekuasaan—mulai dari polemik masyarakat Jayasari, indikasi lemahnya penegakan terhadap perusahaan-perusahaan ilegal, hingga dugaan praktik laten korupsi yang seolah menjadi pola lama di Kabupaten Lebak.
Dalam lanjutan gerakan kontrol sosialnya, King Naga melakukan kunjungan resmi ke Universitas Setia Budhi Rangkasbitung. Langkah ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi dorongan serius agar kalangan akademisi tidak hanya diam di balik ruang kajian, melainkan ikut turun tangan mengawal kebijakan publik.
“Surat pemberitahuan kunjungan sudah kami sampaikan dan alhamdulillah diterima baik oleh pihak kampus. Kunjungan ini bukan basa-basi. Kami mendorong akademisi agar tidak apatis. Akademisi harus ikut mengkaji kebijakan pemerintah Lebak—kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, hingga dugaan tindak pidana korupsi yang tidak bisa terus dibiarkan,” tegas King Naga.
Ia menilai, selama ini banyak keputusan strategis daerah terkesan berjalan tanpa pengawasan ilmiah, tanpa evaluasi kebijakan, dan tanpa keberanian pihak akademik untuk bersuara. “Diamnya akademisi justru memperkuat celah-celah penyimpangan. Kami ingin seluruh elemen, termasuk kampus, berada di barisan penjaga integritas daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Iman Sampurna, mengonfirmasi kunjungan tersebut dan menyatakan apresiasi terhadap upaya GMBI.
Ia menilai oposisi yang kritis namun elegan justru diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. “Oposisi adalah kontrol. Dan kontrol itu wajib, apalagi jika ada indikasi kebijakan yang disalahgunakan. Kami mengapresiasi masih ada pihak yang peduli terhadap kemajuan Lebak,” ujar Rektor.
Kunjungan ini sekaligus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah: bahwa ruang kontrol publik semakin luas, tidak hanya dari aktivis dan masyarakat, tetapi kini juga melibatkan dunia akademis. Jika kolaborasi ini berjalan, bukan tidak mungkin praktek-praktek gelap di Lebak akan semakin mudah diungkap.
Tri
