Solok (07/09) – Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak di-Kabupaten Solok bukan sekadar agenda lima atau delapan tahun sekali untuk mengganti seorang Wali Nagari. Pilwana adalah momentum menentukan arah kehidupan masyarakat di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Pilwana serentak di-Kabupaten Solok tersebut diikuti sebanyak 23 nagari di-Kabupaten Solok dilaksanakan pada hari Rabu 09 September 2026. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok pada Pilwana serentak ini mengusung tema “Sejuk Warganya, Damai Pilwananya.”
Muhammad Nurrefanza selaku ketua umum Himpunan Mahasiswa Sariak Sungai Abu (HIMASS) menyatakan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada pencoblosan itu saja, demokrasi tidak boleh hanya diukur dari keamanan TPS, penghitungan suara, dan pemenang diumumkan tetapi demokrasi yang sehat harus mampu melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, keberanian, dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Kita harus jujur melihat realitas politik di tingkat nagari. Hubungan keluarga, kaum, suku, kedekatan sosial, dan jaringan pertemanan sering kali memiliki pengaruh besar dalam kontestasi lokal. Itu semua adalah bagian dari realitas sosial masyarakat Minangkabau yang tidak bisa hilang begitu saja.” ucap Refan
“Namun jangan sampai hubungan tersebut menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan pemimpin. Jangan sampai seseorang dipilih hanya karena ia orang kita, ia sanak kita, ataupun ia keluarga kita. Nagari bukanlah milik satu keluarga. Nagari bukanlah milik satu kaum. Nagari bukanlah milik satu kelompok politik saja. Namun nagari adalah milik kita bersama sebagai masyarakat nagari.” sambung Refan
Wali Nagari yang terpilih nantinya harus mampu berdiri di atas semua kepentingan kelompok. Ia harus menjadi pemimpin bagi masyarakat yang memilihnya maupun bagi masyarakat yang tidak memilihnya.
Sebagai Ketua Umum HIMASS (Himpunan Mahasiswa Sariak Sungai Abu), Refan menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh kehilangan sikap kritis dan idealisnya hanya karena momentum politik di kampung halamannya. HIMASS hadir untuk mengingatkan bahwa suara masyarakat memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar uang, sembako, janji, ataupun kepentingan sesaat.
“Kami menghormati seluruh calon Wali Nagari yang mengikuti kontestasi secara demokratis. Tetapi penghormatan kepada calon tidak boleh membuat masyarakat kehilangan hak untuk mengkritisi gagasan, rekam jejak, kemampuan, dan integritas mereka. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik yang merusak substansi demokrasi. Biarkan masyarakat memilih berdasarkan kapasitas, rekam jejak, gagasan, integritas, dan kebutuhan nagari.” ujar Refan
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sendiri telah melakukan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN) untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan profesionalisme penyelenggara pemilihan.
“Hal ini harus menjadi modal penting agar seluruh tahapan berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi profesionalisme tidak cukup hanya menjadi slogan. Netralitas harus terlihat dalam tindakan. Aturan harus berlaku kepada semua calon. Tidak boleh ada calon yang merasa mendapatkan perlakuan istimewa, tidak boleh ada masyarakat yang takut menyampaikan dugaan pelanggaran, dan tidak boleh ada kekuasaan yang digunakan untuk mengintervensi pilihan masyarakat.” pungkas Refan
Menurut Refan, ada satu kelompok yang harus mengambil posisi lebih penting dalam Pilwana yaitu pemuda. Selama ini pemuda sering menjadi objek dalam setiap momentum politik. Pemuda harus berani bertanya kepada calon tentang lapangan pekerjaan, ekonomi kreatif, digitalisasi nagari, pendidikan, olahraga, kewirausahaan, pertanian, perantauan, hingga pengembangan potensi wisata. HIMASS sebagai organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong kesadaran pemuda tersebut.
“Saatnya Masyarakat Solok Memilih Masa Depan Nagari. Nagari yang besar lahir dari masyarakat yang sadar bahwa kekuasaan adalah amanah, demokrasi adalah tanggung jawab, dan masa depan nagari adalah milik kita bersama. HIMASS siap mengawal pesta demokrasi Pilwana tersebut.” tutup Refan (FF)
